Isu Pemekaran Kapuas Raya yang Tersandera dalam Rencana
 |
| Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2, Li Claudia Chandra. |
Rombongan Warga Desa Nanga Kayan Berjuang Menuju Pelayanan Kesehatan
Empat orang berjalan dengan perlahan di jalan desa sambil mengiringi seorang perempuan hamil yang dibawa dengan tandu menuju pusat kesehatan terdekat di ibu kota kabupaten, Nanga Pinoh. Sebuah pengalaman yang tidak asing bagi mereka, seperti yang diungkapkan oleh Valen, mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan) yang berasal dari Desa Nanga Kayan.
"Pengalaman itu kami alami langsung tahun 2007, 2009, dan 2011," ujar Valen.
Puskesmas Pembantu (Pustu) di Nanga Kayan tidak memiliki fasilitas yang memadai, memaksa warga untuk berperjalanan menuju Nanga Pinoh yang jaraknya 4-5 jam dengan kondisi jalan yang buruk. Demus, Kepala Desa Kahiya, mengungkapkan pengalaman serupa bahwa setiap warga yang sakit harus ditandu menuju Nanga Pinoh.
Tidak hanya Desa Nanga Kayan, tetapi juga wilayah lain seperti Ella dan Menukung mengalami kendala serupa. Sekretaris Desa Belimbing, Kecamatan Nanga Silat, juga membenarkan bahwa warga harus ditandu ke kota kecamatan di Silat Hulu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Sementara pelayanan kesehatan di kecamatan dinilai sudah lumayan baik, namun masalah infrastruktur yang buruk membuat aksesibilitas menjadi sulit bagi warga, terutama ketika berobat atau mengakses pendidikan.
Valen menekankan bahwa infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk memajukan perekonomian daerah. Dengan kondisi jalan yang baik, warga dapat lebih mudah memasarkan hasil karet mereka, yang saat ini masih menjadi sumber penghasilan utama. Namun, fluktuasi harga karet dan buruknya infrastruktur jalan membuat ekonomi warga semakin terpuruk.
Menurut Hamdan, Kepala Desa Nanga Kayan, fasilitas kesehatan di wilayahnya perlu diperbaiki dengan penambahan tenaga medis. Pemdes telah menyiapkan lahan untuk penambahan fasilitas kesehatan, namun pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa dilakukan di tingkat desa masih terbatas.
Kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga mempengaruhi harga barang, seperti harga BBM yang dipatok tinggi di wilayah Nanga Kayan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi hal yang penting untuk membantu memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Warga Desa di Kalimantan Barat Terpaksa Tinggalkan Wilayahnya Demi Pendidikan yang Layak
 |
| Warga Desa di Kalimantan Barat Terpaksa Tinggalkan Wilayahnya Demi Pendidikan yang Layak. (Gambar ilustrasi) |
Bagi warga desa di wilayah hulu Kalimantan Barat, harapan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik memaksa mereka untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggal mereka. Mereka terpaksa bermigrasi ke kota-kota kabupaten yang lebih besar.
"Minimnya akses pendidikan membuat warga desa tidak memiliki banyak pilihan dalam menjalani hidup mereka. Pendidikan di sini hanya sebatas kemampuan dasar membaca dan menulis," ungkap seorang penduduk setempat.
Pendidikan yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara finansial. Mereka yang memiliki kekayaan bisa melanjutkan pendidikan ke kota-kota seperti Pontianak atau daerah lain yang memiliki institusi pendidikan yang lebih baik.
Meskipun terdapat fasilitas pendidikan di kota kecamatan, namun kualitasnya masih jauh dari memadai. "Orang tua yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya tidak punya pilihan lain kecuali ke ibu kota kabupaten di Nanga Pinoh," kata Valen, salah seorang warga.
Kepala Desa Kahiya, Demus, menegaskan bahwa kondisi pendidikan di desanya masih jauh dari memadai. "Kami kekurangan banyak hal dalam hal pendidikan. Bahkan, SD di desa kami bahkan kekurangan bangku dan papan tulis," ungkapnya.
Situasi yang serupa juga terjadi di Desa Belimbing, Nanga Silat, Kapuas Hulu. Sekretaris Desa, Flansius Kadat, mengatakan bahwa pendidikan di desanya sangat memprihatinkan. Meskipun ada satu gedung SD yang cukup layak, namun fasilitas di dalamnya sangat kurang. "Banyak siswa yang tidak memiliki akses ke meja dan kursi, sehingga terpaksa belajar sambil duduk di lantai yang kotor," keluhnya.
Flansius juga mengungkapkan bahwa meskipun telah mengusulkan perbaikan SD pada Musrembang Pemda Kapuas Hulu tahun 2023, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan.
Sementara itu, masalah serupa juga dirasakan oleh warga Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nanga Kayan, Hamdan, mengatakan bahwa fasilitas pendidikan di desanya sudah dalam kondisi rusak. "Gedung SD yang ada sekarang sudah dalam kondisi yang memprihatinkan," ujarnya.
Selain itu, kekurangan guru yang berasal dari wilayah tersebut juga menjadi kendala serius. "Banyak guru yang harus berasal dari luar daerah, namun tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kami membutuhkan perumahan guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar," tambah Hamdan.
Pemekaran Kapuas Raya
Warga di hulu Kalimantan Barat, butuh pembangunan di wilayahnya. Namun, pembangunan itu kurang berjalan, karena minimnya dana pembangunan dari pemerintah. Karenanya, mereka ingin wilayah itu dimekarkan menjadi Provinsi Kapuas Raya.
Isu pemerkaran Provinsi Kapuas Raya didukung lima wilayah di bagian hulu Kalimantan Barat. Yaitu, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.
Kepala Desa Nanga Kayan, Hamdan bergarap, wilayah hulu Kalbar bisa dimekarkan. Sebab, ketika ada pemekaran provinsi, secara langsung ada pemekaran kabupaten, kecamatan dan desa.
“Ketika wilayah dimekarkan, dana pembangunan bisa lebih besar untuk pelaksanaan pembangunan,” kata Hamdan.
Di desanya, jumlah penduduk lebih dari 2000 orang. Daerah itu terisolir. Transportasi menggunakan jalur lintas air. Kalau mau ke ibu kota kabupaten di Nanga Pinoh, tak cukup uang Rp 1 juta. Harus sewa kendaraan dan speed boat.
Jalan sebagai penghubung wilayah sudah terbangun. Namun, tidak adanya pemeliharaan, membuat jalan itu menjadi timbunan lumpur, ketika turun hujan. Listrik sudah ada sejak 3 tahun terakhir. Namun, air bersih belum ada. Masih mengandalkan dari desa lain.
Sudah ada SMA 3, sejak pemerintahannya. Ada tiga lokal gedung dan laboratorium. Pembangunan SMA berlanjut, tapi sangat sulit bawa material ke lokasi pembangunan sekolah.Jalan rusak parah.
Adanya pemekaran wilayah, diharapkan pembangunan dapat berjalan. Tidak stagnan seperti sekarang. Siapapun yang menjadi pemimpin, dia berharap Desa Nanga Kayan bisa dibangun dengan baik.
“Pemekaran diharapkan ada pemerataan pembangunan dan membuka lapangan kerja,” kata Hamdan.
Demus, Kades Nanga Kayan sepakat dengan Hamdan. Kalau Kalbar dimekarkan menjadi dua provinsi, pembangunan bakal lebih baik.Dana pembangunan menjadi lebih besar.
Adanya dana pembangunan bisa digunakan untuk menyejahterakan warga. Kalau mengandalkan dana sendiri, tetap saja sulit. Sampai sekarang masih kewalahan. “Pemerintah kedepan harus memperhatikan hal itu, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin,” kata Demus.
Ia menyoroti kemandegan pemekaran Provinsi Kapuas Raya dengan alasan moratorium dari pemerintah pusat. Lucunya, ketika pemerintah mengemukakan isu moratorium, hal itu tak berlaku di Provinsi Papua.
Tahun 2022, pemerintah pusat memekarkan Provinsi Papua, dengan tambahan tiga provinsi baru. Padahal, Kalbar sudah mengajukan lebih awal, tapi tidak bisa dimekarkan dengan alasan pemerintah pusat masih melakukan moratorium, terhadap masalah pemekaran.
“Kenapa tidak bisa terjadi pemekaran, apakah ada yang menghambat atau memang tidak diperjuangkan," kata Demus, seolah bertanya.
Sebelumnya, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kalbar, kandidat Gubernur Kalbar yang selanjutnya terpilih menjadi Gubernur Kalbar periode 2018-2013, Sutarmidji sudah menjanjikan adanya pemekaran Kapuas Raya.
Bahkan, ketika Gubernur Kalbar dua periode, 2008-2018, Cornelis, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, juga pernah terdengar. Namun, hingga selesai pemerintahannya, isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, masih jauh panggang dari api.
“Siapapun yang terpilih sebagai Gubernur, wilayah hulu Kalbar harus dimekarkan. Legislatif dan eksekutif harus mendukung program pemekaran Kapuas Raya,” kata Demus dengan semangat.
Pemerintah harus memekarkan Kalbar, supaya ada pemerataan pembangunan. Kalbar wilayahnya luas dan dana dari APBN terbatas.
Mandegnya pembangunan di wilayah itu, membuat warga tidak punya banyak pilihan dalam mengembangkan ekonomi.Warga di wilayah hulu Kalimantan Barat, butuh lapangan kerja dan kesejahteraan.“Adanya pembukaan lapangan kerja di tingkat desa, warga dapat terbantu,” katanya.
Fasilitas kesehatan di wilayahnya juga minim. Orang berobat harus ke kota kecamatan atau kabupaten.Puskesmas sudah ada, namun minim fasilitas dan tenaga kesehatan. Peningkatan pelayanan juga penting, sehingga orang tak ke kota untuk berobat.
Lalu, bagaimana situasi Pileg terhadap keinginan warga untuk pembangunan di wilayah?
Menjelang pemilu banyak yang ditawarkan. Ada bantuan perumahan rakyat. Tapi tak semua bisa ditangani. Terkait pendidikan, banyak Caleg menyampaikan isu, tapi semua hanya janji. Padahal, dengan adanya pemilu, harapan masyarakat bisa digodok lagi.Sehingga dapat diajukan para calon wakil rakyat atau pemimpin tersebut, ketika sudah duduk atau terpilih nanti.
“Bicara antusias Kapuas Raya, hampir semua masyarakat ingin pemekaran Kapuas Raya,” kata Valen.
Apalagi dengan luas Provinsi Kalbar. Tapi sampai sekarang hal itu belum bisa dilakukan. Ia yakin, ketika ada pemekaran Kapuas Raya, taraf hidup masyarakat bisa lebih meningkat. Sebab, pemekaran menghasilkan dana pembangunan lebih terfokus kepada Provinsi Kapuas Raya, sehingga pembangunan bisa lebih menghasilkan kemakmuran, karena dana pembangunan lebih besar.
Di antara calon yang mengangkat dan berupaya menggaungkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya, adalah Li Claudia Chandra, Caleg DPR RI Gerindra,Dapil Kalbar 2. Li Claudia Chandra dekat dengan Capres Prabowo Subianto.Hal itu bisa membuat pemekaran Kapuas Raya,lebih cepat terbentuk.
Li Claudia Chandra, Caleg Gerindra, Dorong Pemekaran Kapuas Raya
 |
| Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2, Li Claudia Chandra. |
Menurut informasi salah satu calon yang aktif memperjuangkan isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya adalah Li Claudia Chandra, yang juga merupakan Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari partai Gerindra untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 2. Li Claudia Chandra memiliki kedekatan dengan Capres Prabowo Subianto, yang diyakini dapat mempercepat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya.
"Li Claudia Chandra yang berani mengangkat isu pemekaran Provinsi Kapuas Raya," ujar Valen.
Pemekaran Provinsi Kapuas Raya diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi rakyat dan meningkatkan tingkat kemakmuran. Li Claudia Chandra juga dikenal fokus pada isu pendidikan dan kesehatan, dengan memberikan bantuan beasiswa kepada warga Dapil Kalbar 2.
"Ketika ibu Li Claudia Chandra memiliki kedekatan dengan Prabowo, tentu hal itu akan sangat berpengaruh jika nantinya Pak Prabowo terpilih sebagai Presiden," tambah Valen.
Pemekaran Provinsi Kapuas Raya merupakan salah satu solusi, bagi pembangunan wilayah hulu Kalimantan Barat. Dana pembangunan tak sebanding luas wilayah. Harus ada keberanian dan komitmendari semua pihak, mewujudkan pemekaran Kapuas Raya.(ril)
